Bogor – Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP, M.AP., diwakili Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Laksamana Muda TNI Sulistyanto, S.E., M.M., M.Sc., P.S.C., membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Round Table Discussion (RTD), dengan tema ” Pemindahan Ibukota Negara Indonesia dalam Prespektif Pertahanan Negara “, bertempat di ruang serbaguna gedung Auditorium Lt.2 Kampus Bela Negara, Komplek IPSC Sentul. Kamis (13/6).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber diantaranya Ir. Roedy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D selaku Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Brigjen TNI Bonifasius Widiyanto S. selaku Dirjakstra Dirjen Strahan, Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd., H. Yayat Supriyatna, M.Si. selaku Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Marsma TNI M. Khairil Lubis selaku Waasops Panglima TNI, Arif Wibowo selaku perwakilan Komisi II DPR RI, Fahmi Alfansi P. Pane, M.Si (Han) selaku Staf Ahli Komisi I DPR RI dengan moderator Dr. Margaretha Hanita, M.Si Dosen Universitas Indonesia dan Dr. Herlina Saragih, M.Si. Dosen Unhan.
Dalam sambutannya Dekan FMP Unhan menyampaikan, pemindahan Ibu Kota bukanlah perkara yang mudah, mengingat bahwa terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam merealisasikan rencana ini, termasuk faktor Pertahanan Negara. Dalam konteks ini, Ibu Kota negara harus merupakan daerah yang aman dari berbagai ancaman, baik militer maupun nirmiliter, yang dapat mengganggu jalannya sistem pemerintahan di ibu kota tersebut.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Ir.Roedy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D memaparkan “Kesiapan Pemerintah dalam Realisasi Pemindahan Ibukota Negara”, didalamnya membahas kondisi urbanisasi di Jakarta saat ini, penurunan daya dukung lingkungan dan kerugian ekonomi yang mencapai 56 triliun pertahun akibat dari dampak kemacetan, dan kriteria penentuan lokasi Ibukota.
Pemapar berikutnya disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. Santoso. S.T., M.Sc. terkait “Kajian pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan dalam prespektif potensi Konflik dan keamanan Nasional”, yang mencakup chain of command pemerintah, lingkungan strategis kawasan berpengaruh, landscape kemungkinan ancaman dari luar dan dalam negeri, dan prospek kedepan pada potensi konflik dan keamanan nasional.
Sementara Dirjakstra Dirjen Strahan Brigjen TNI Bonifasius Widiyanto S, S.H.,M.H. membahas tentang “Kebijakan dan strategi pertahanan negara dalam rencana pemindahan ibukota Negara “, yang menjelaskan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan strategi Hanneg dalam pemindahan Ibukota Negara, prediksi dan pemetaan resiko ancaman, pada salah satu kesimpulannya pentingnya standar, norma, pedoman, kriteria dalam rencana pemindahan ibukota negara seyogyanya mampu menjawab faktor-faktor kritis dalam Hanneg, sekaligus dapat terpenuhi singkronisasi dengan pembangunan Hanneg. oleh karena itu rencana pemindahan ibukota harus mempertimbangkan kriteria lokasi ibukota dan perimeter pertahanan keamanan negara.
Diskusi sesi kedua dipaparkan oleh H. Yayat Supriyatna, M.Si. selaku Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, memaparkan tentang “Ibu Kota Negara (Baru) Membangun Pusat Pertumbuhan di Kawasan Non Metropolitan”. Didalamnya menjelaskan tentang Konsep Pembangunan Wilayah Nasional sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Wilayah, pemikiran tentang Ibu Kota Negara tidak bisa dipisahkan sebagai pusat bisnis dan Ibu Kota Negara dikembangkan hanya untuk fungsi pelayanan khusus sebagai pusat pemerintahan, konsep rencana pemindahan berupa Rencana pemindahan bukan pada isu masalah kesenjangan ekonomi semata tetapi pada permasalahan daya dukung serta daya tampung Jakarta dan Pulau Jawa yang semakin turun, serta dampak pemindahan Ibukota terhadap ekonomi Kalteng dan Kaltim.
Konsep pemindahan Ibukota ini juga ditanggapi oleh Waasops Panglima TNI Marsekal Pertama TNI M. Khairil Lubis melalui pemaparannya “Manajemen Gelar Pasukan dalam Upaya menghadapi Rencana Perpindahan Ibukota”, yang menjelaskan tentang beberapa aspek gelar TNI dihadapkan dengan kondisi Regional dan nasional dalam menghadapi ancaman sehingga diperlukan postur yang sesuai untuk menghadapi ancaman, perpindahan Ibukota negara ini juga perlu tinjauan dari perkembangan lingkungan strategis dari situasi secara global dari kawasan Regional kawasan dan nasional.
Dosen Unhan, Brigadir Jenderal TNI (Purn) Makmur Supriyatno, B.Sc., S.Pd., M.Pd., menyampaikan “Manajemen Wilayah Pertahanan dalam upaya menghadapi rencana pemindahan Ibukota Negara”. Dalam pemaparannya menjelaskan tentang tinjuan konsep manajemen wilayah pertahanan dalam upaya menghadapi rencana pemindahan ibukota negara, yang pelaksanaannya tentunya melalui beberapa tahap yaitu Tahap-I berupa penetapan visi Ibukota baru, Tahap-2 identifikasi berupa pengumpulan data atau Informasi geografis calon Ibukota, Tahap – 3 Intepretasi data atau Informasi wilayah geografi calon ibukota, Tahap-4 proses dan analisis data atau Informasi geografi calon ibukota, Tahap-5 Menyusun rancangan “Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan”, Tahap–6 membuat skala prioritas disesuaikan ketersediaan anggaran dan beberapa tahap lanjutan.
Fahmi Alfansi P. Pane, M.Si (Han) Staf Ahli Komisi I DPR RI, menanggapi dengan melalui pemaparannya “Manajemen Perubahan dan Institusi Pertahanan dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara”, yang menjelaskan tentang relasi Ibukota dan Pertahanan melalui tinjauan teori militer dan studi komparatif terhadap pemindahan Ibukota Negara lain.
Kegiatan FGD dan RTD ini dihadiri oleh pejabat eselon I, II, III, IV, Dosen dan Mahasiswa Unhan yang diakhiri dengan pemberian plakat dan sertifikat oleh Dekan FMP unhan kepada narasumber yang dilanjutkan dengan foto bersama. (Anh)
Mengetahui : Kabag Humas Unhan
