Bogor — Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., membuka kegiatan Kuliah Umum yang menghadirkan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Budi Prijono, CFrA., CGCAE., CSFA., sebagai narasumber dengan topik “Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”. Kegiatan ini bertempat di Ruang Theater, Gd. Auditorium lantai-1, Kampus Bela Negara Unhan RI. (Senin, 17/11).
Rektor Unhan RI dalam sambutannya, menekankan bahwa sebagai institusi pendidikan tinggi pertahanan, Unhan RI memikul tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara berintegritas. Melalui kuliah umum ini, seluruh peserta termasuk pejabat pengelola keuangan, peserta pelatihan PBJ, alumni, kadet, dan mahasiswa didorong untuk memperkuat pemahaman terhadap prinsip good governance, standar akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara.
Sementara pada kegiatan kuliah umum ini Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Budi Prijono, CFrA., CGCAE., CSFA., dalam paparan utama menjelaskan peran strategis BPK sebagai lembaga negara yang menjalankan amanat UUD 1945 untuk memastikan seluruh belanja negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penjelasan disampaikan mengenai perbedaan kewenangan BPK dengan aparat pengawasan internal, jenis-jenis pemeriksaan BPK, hingga standar internasional yang menjadi dasar penyusunan opini laporan keuangan negara.
Wakil Ketua BPK RI juga menjelaskan capaian penting Indonesia dalam bidang audit internasional. Melalui visual presentasi, ditunjukkan bahwa Indonesia terpilih sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026–2032, menggantikan SAI China. UN BoA merupakan lembaga audit eksternal PBB yang memeriksa laporan keuangan seluruh badan, program, dan dana di bawah sistem PBB. Keanggotaan Indonesia bersama SAI Prancis dan SAI Brasil menjadi pengakuan global terhadap kredibilitas dan kapabilitas BPK dalam menerapkan standar audit internasional. Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa peran Indonesia di UN BoA turut memastikan tata kelola keuangan PBB berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan internasional.
Dalam pemaparan lebih lanjut, akuntabilitas ditegaskan sebagai “senjata pertahanan negara” yang tidak kalah penting dari kekuatan militer. Transparansi juga perlu dikelola seimbang dengan kebutuhan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional. Seluruh entitas pemerintah, termasuk Kementerian Pertahanan dan institusi pendidikan seperti Unhan RI, disebut memegang peran penting dalam menjaga integritas laporan keuangan pemerintah pusat.
Kuliah umum ini turut menyoroti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, disiplin penerapan standar akuntansi pemerintah, serta efektivitas pengendalian internal sebagai unsur krusial dalam akuntabilitas keuangan negara.
Rektor Unhan RI menyampaikan apresiasi atas kesediaan Ketua BPK RI memberikan wawasan strategis kepada sivitas akademika. Forum ini diharapkan semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia pertahanan dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan selaras dengan tuntutan pemerintahan modern.
(Human Unhan RI).
Peliput: Agus / Dwiki / Thoni
Reporter: Agus
Editor: M. Taher
