Bogor – Universitas Pertahanan (Unhan) melalui Pusat Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan laksanakan penelitian bersama Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) atas infrastruktur maritim dasar laut di Laut Natuna, dalam rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) III di Batam dengan menghadirkan narasumber dari Pemda Provinsi Kepri, Kemenkominfo dan Lantamal IV. Pelaksanaan FGB . (23/8).
FGD didahului dengan penandatanganan MoU antara Unhan dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) antara Rektor Unhan Letjen TNI DR. I Wayan Midhio, M.Phil dan Warek I UMRAH Prof. DR. rer. nat. H. Rayandra Asyhar, M.Si.
Penelitian bersama ini mengambil judul “Dampak Infrastruktur Maritim Dasar Laut di Wilayah Laut Natuna Indonesia bagi Keamanan Nasional”. Penelitian melibatkan partisipasi berbagai pihak terkait dalam kapasitas regulator dan operator.
Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Unhan Laksda TNI Amarulla Octavian, yang merupakan Koordinator Tim Peneliti menyebutkan, Infrastruktur maritim dasar laut, seperti pipa Migas, kabel bawah laut, buoy, platform jack up, dan peralatan sonar bawah laut yang instalasinya berada di perairan teritorial Indonesia. Namun keberadaan infrastruktur tersebut relatif luput dari perhatian aparat keamanan. Apalagi jika operatornya ternyata diketahui dari pihak luar sehingga terbuka sekali kemungkinan infrastruktur seperti yang dimaksud justru disimpangkan menjadi ancaman keamanan nasional Indonesia. Sebagaimana prosedur internasional yang lazim berlaku di banyak negara, maka security clearance harus terus melekat sepanjang infrastruktur maritim dasar laut tersebut digunakan.
Acara Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Mou tersebut dihadiri oleh para pejabat dari daerah seperti Pemprov. Kepri, Lantamal IV, Polda Kepri, Pemkab Natuna dan Pemkab Anambas. Kementerian yang hadir dari Kemenko Polhukam, Kemhan dan Kemhub. Hadir pula para ahli dari SKK Migas, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), beberapa LSM dan para tokoh masyarakat. (Clr)
