Jakarta — Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana, secara resmi menandatangani Berita Acara Serah Terima Lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch-3 Tahun 2025 dalam rangkaian prosesi alih komando dan pengendalian (Kodal) atas 30.018 kader SPPI yang telah menyelesaikan Pendidikan Dasar Militer, Pelatihan Manajerial, dan Penetapan sebagai Komponen Cadangan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Rektor Unhan RI, Kampus Pascasarjana Unhan RI, Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat. Kamis (17/7).
Melalui dokumen serah terima tersebut, para lulusan SPPI secara resmi dialihkan dari tanggung jawab pembinaan Unhan RI kepada Badan Gizi Nasional. Para kader ini akan diperbantukan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sebagai bagian dari program prioritas nasional di bawah arahan Presiden RI dan Wakil Presiden RI.
Penandatanganan ini menjadi momentum penting dalam transisi kelembagaan, menandai selesainya fase pendidikan dan dimulainya penugasan operasional. Dokumen serah terima tersebut memuat ketentuan formal mengenai penetapan status operasional kader SPPI sebagai tenaga siap tugas di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional, penyerahan data administrasi dan sistem pengendalian wilayah, serta komitmen bersama untuk mendukung evaluasi dan pengembangan pascapenugasan.
Pendidikan SPPI Batch-3 diselenggarakan oleh Unhan RI sebagai bagian dari strategi nasional penguatan sumber daya manusia berbasis bela negara. Pelatihan dilaksanakan di 15 Komando Latihan (Kolat), mencakup 57 lokasi di berbagai daerah. Kader-kader yang dihasilkan memiliki kombinasi kemampuan kepemimpinan, manajerial, kedisiplinan, serta kesiapsiagaan untuk menjalankan tugas dalam kondisi normal maupun darurat, termasuk sebagai bagian dari sistem Komponen Cadangan (Komcad).
Dari sisi pelaksanaan, Badan Gizi Nasional memandang kader SPPI sebagai elemen penting dalam memperkuat transformasi layanan gizi nasional. Saat ini Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 6,3 juta penerima manfaat melalui 2.105 titik layanan di 38 provinsi. Dengan tambahan kader SPPI, cakupan layanan ditargetkan meningkat signifikan hingga mencakup lebih dari 82,9 juta warga di seluruh Indonesia.
Sistem pengendalian di lapangan dirancang secara terstruktur. Setiap titik layanan akan diperkuat oleh empat unsur: kader SPPI sebagai tenaga penggerak utama, ahli gizi sebagai penjamin mutu teknis pangan, akuntan untuk pengelolaan administrasi anggaran, serta petugas administrasi untuk dokumentasi dan pelaporan. Dengan struktur ini, BGN akan mengelola lebih dari 120.000 personel layanan, termasuk 32.000 dari unsur SPPI yang juga dapat dimobilisasi sebagai cadangan pertahanan nasional.
Alih Kodal SPPI mencerminkan sinergi kebijakan strategis lintas sektor antara pertahanan, pendidikan tinggi, dan pelayanan publik di bidang gizi. Program ini merupakan implementasi dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam membentuk SDM baru yang dididik secara khusus dan dikawal langsung oleh negara untuk menjalankan misi pembangunan prioritas.
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini menjadi simbol kuat bahwa penguatan SDM nasional memerlukan pengendalian yang sistemik, lintas lembaga, dan berbasis kepemimpinan nasional. Unhan RI menegaskan bahwa SPPI merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa—sebuah strategi terukur yang akan memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mendukung daya saing Indonesia menuju 2045.
(Humas Unhan RI).
