Bogor – Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Jonni Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc., Ph.D., secara resmi membuka kegiatan Seminar Nasional bertema “Peran Strategis Sektor Pertahanan dalam Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace, and Security – WPS)” yang dilaksanakan di Ruang Teater, Gedung auditorium, Kampus Bela Negara, Sentul. Rabu (7/5).
Dalam sambutannya, Rektor Unhan RI menegaskan bahwa pengintegrasian gender dalam sektor pertahanan bukan hanya merupakan tuntutan normatif, tetapi juga sebuah kebutuhan strategis untuk menciptakan sistem pertahanan yang resilien dan berkeadilan. Beliau juga menyampaikan bahwa partisipasi aktif perempuan harus difasilitasi melalui kebijakan responsif gender serta penguatan kapasitas di lingkungan militer dan sipil. Rektor Unhan RI juga menjelaskan pengintegrasian peran perempuan dalam keamanan global merupakan langkah menuju tata pertahanan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara Direktur Pelaksana Vanita Naraya, Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya pada Seminar WPS ini menekankan pentingnya integrasi peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan sebagai bagian dari agenda kemanusiaan global. Diah Pitaloka menggarisbawahi bahwa di tengah krisis multilapis seperti konflik, disinformasi, dan disintegrasi sosial, perempuan harus diberdayakan sebagai agen perubahan, bukan sekadar korban. Agenda Women, Peace, and Security (WPS) bukan semata-mata kewajiban negara atau PBB, tetapi merupakan panggilan moral bersama. Beliau juga menyoroti peran perempuan sebagai penjamin stabilitas sosial dan penjaga nilai-nilai inklusif serta kolaboratif dalam membangun perdamaian. Disisi lain Direktur Pelaksana Vanita Naraya, juga mengkritisi masih adanya ketimpangan struktural dalam sektor keamanan yang menghambat partisipasi perempuan secara setara, sehingga diperlukan penguatan kebijakan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Menutup sambutannya, Direktur Pelaksana Vanita Naraya, menyampaikan apresiasi kepada Unhan RI dan Kemhan RI atas penyelenggaraan seminar ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi perempuan dalam arsitektur pertahanan negara.
Dalam seminar ini turut dibacakan sambutan Keynote Speaker Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A., oleh Laksamana Muda TNI Arif Harnanto, Staf Ahli Bidang Keamanan, mewakili Menhan RI. Dalam sambutannya, Menhan RI menekankan bahwa Kementerian Pertahanan secara konsisten mendukung agenda Women, Peace, and Security (WPS) sebagaimana diamanatkan dalam Resolusi DK PBB 1325, melalui penguatan peran perempuan dalam sektor pertahanan, diplomasi pertahanan, serta misi perdamaian internasional. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan inklusif dan responsif gender dalam pendidikan, pelatihan, dan penyusunan strategi pertahanan. Perempuan dinilai berperan strategis dalam memperkuat stabilitas keamanan karena kemampuan mereka dalam membangun pendekatan kolaboratif, empatik, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Menhan RI juga menyoroti pentingnya sinergi lintas institusi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga sipil, organisasi internasional, dan institusi pendidikan. Sebagai langkah konkret, Kemhan RI melalui Unhan RI terus mendorong peningkatan kualitas dan partisipasi perempuan dalam lingkungan akademik dan kebijakan pertahanan. Menhan RI menutup sambutan dengan ajakan untuk menjadikan agenda WPS sebagai bagian integral dari pembangunan sistem pertahanan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Seminar ini menghadirkan pembicara lintas sektor, yaitu, Irene Yusiana Roba Putri (Pimpinan BKSAP DPR RI), Dr. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi., Psikolog (Anggota Komisi I DPR RI), Ms. Maho Nakayama (Director of Peacebuilding Program, Sasakawa Peace Foundation), dan Direktur Pascasarjana Unhan RI Laksamana Muda TNI Dr. Bambang Irwanto, M.Tr. (Han), CHRMP., dan dimoderatori oleh Dosen Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI, Dr. Fauzia G. Cempaka T., S.IP., M.Si. (Han).
Topik-topik yang dibahas mencakup perjuangan legislasi pemberdayaan perempuan, peran perempuan sebagai pilar perdamaian bangsa, serta strategi integratif dalam penguatan peran perempuan di sektor keamanan. Seluruh narasumber sepakat bahwa inklusivitas dan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan pertahanan akan meningkatkan efektivitas kebijakan serta stabilitas keamanan nasional.
Seminar juga menghadirkan sesi khusus dari anggota korps Wanita TNI Satgas Pasukan Perdamaian di Kongo yang membagikan pengalaman nyata sebagai peacekeeper di wilayah konflik.
Diskusi interaktif antara peserta dan narasumber berlangsung aktif, membahas berbagai hal mulai dari implementasi nyata WPS dalam pendidikan militer, hingga kebutuhan pelatihan gender-sensitif dan tantangan hukum yang membatasi keterlibatan perempuan dalam sektor pertahanan.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada seluruh narasumber serta penegasan kembali komitmen Unhan RI dalam mengembangkan kebijakan pertahanan yang adil, inklusif, dan progresif.
Seminar ini menjadi momentum strategis untuk memperluas implementasi WPS secara sistemik di Indonesia, dengan dukungan penuh dari institusi pertahanan dan pemangku kebijakan nasional.
(Humas Unhan RI).
