Jakarta – Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran TNI dalam Menghadapi Dinamika Politik yang Berdampak pada Keamanan Nasional”, di Kampus Pascasarjana Unhan RI, Salemba (10/9).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D., IPU., Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M., Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU., Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, serta Dr. Selamat Ginting, M.I.Kom. Diskusi ini dipandu oleh Laksamana Pertama TNI (Purn.) Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum.
Rektor Unhan RI dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk mengkaji secara akademis peran TNI dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik yang kompleks. Penekanan diberikan pada pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas TNI, sekaligus mengoptimalkan kontribusinya dalam menghadapi potensi ancaman, mulai dari kerusuhan, konflik sosial, hingga disinformasi yang berkembang di ruang digital.
Para narasumber menekankan bahwa isu keamanan nasional dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika lingkungan strategis global. Tantangan yang muncul bersifat multidimensional, mencakup fenomena lintas batas seperti terorisme transnasional, disinformasi yang terakselerasi oleh teknologi digital, ancaman siber terhadap infrastruktur vital, hingga dampak perubahan iklim dan pandemi terhadap stabilitas sosial dan politik. Kompleksitas ini menuntut penguatan kerangka koordinasi nasional yang bersifat integratif, di mana sinergi antara TNI, Polri, dan pemangku kepentingan sipil dilakukan secara setara, guna menghindari tumpang tindih kewenangan yang berpotensi mengurangi efektivitas respons negara terhadap krisis keamanan.
Pembelajaran internasional dari sembilan negara menunjukkan bahwa keamanan nasional kini bergeser dari state centered security menuju global centered security, di mana ancaman tidak lagi terbatas pada aspek militer konvensional, melainkan juga meluas pada isu-isu non tradisional seperti hak asasi manusia dan cyber security. Pergeseran ini menuntut negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menata ulang pendekatan keamanan agar lebih komprehensif, lintas sektor, dan selaras dengan norma serta tata kelola global.
FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain kebutuhan menghadirkan payung hukum yang lebih kokoh dalam rangka memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan nasional, penguatan koordinasi yang bersifat koordinatif bukan subordinatif, serta pembentukan National Security Council sebagai lembaga penasihat strategis Presiden, guna memastikan sinkronisasi kebijakan keamanan nasional.
Dengan demikian, Unhan RI tidak hanya berperan dalam merumuskan solusi akademis bagi kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat kapasitas Indonesia agar adaptif terhadap dinamika keamanan di tingkat kawasan maupun global.
(Humas Unhan RI).
Tim Peliput: Agus/Irfan/Dwiki
Reporter. : Agus
Editor. : M. Taher.
