Bogor – Pelaksanaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Prodi Peperangan Asimetris (PA) Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Unhan RI pada kegiatan hari ketiga KKDN melaksanakan Bappenas,dan BIN dengan tema “Kompleksitas Ancaman Asimetris Pada Aspek Sosial Budaya di Kota Samarinda Sebagai Daerah Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara”, kegiatan ini berlangsung secara daring online melalui zoom meeting, KKDN sebagai kegiatan rutin tahunan setiap Fakultas di Unhan RI, pada pelaksanaan KKDN FSP TA.2022 dipimpin oleh Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI, Mayor Jenderal TNI TNI Dr. Priyanto S.I.P., M.Si (Han), di dampingi oleh Sesprodi Peperangan Asimetris FSP Unhan RI Kolonel Laut (P) Dr. Rudy Sutanto, S.I.P., M.M, CIQaR. Rabu (16/2/2022)
Kegiatan hari Ketiga ini menghadirkan narasumber Faizal Muslim, S.E., M.Sc dari Koordinator Pertahanan Negara Dit. Hankam BAPPENAS RI dan Kabinda Kaltim Kolonel Inf Mat jayus, S.Sos dan Dosen Peperangan Asimetris FSP Unhan RI Brigjen TNI Dr. Pujo Widodo, S.E., S.H., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han)., dengan moderator Dr. David Yacobus, S.E., MBA., M.Si (Han)
Pada sesi pertama, Pemapar dari Koordinator Pertahanan Negara Bappenas RI oleh Faizal Muslim, S.E., M.Sc, melalui pemaparannya diuraikan tentang Kesiapan Bappenas RI menghadapi ancaman Pertahanan dan keamanan dalam pemindahan Ibukota Negara Nusantara, menjelaskan Proses perencanaan pemindahan Ibukota Negara telah memperhatikan segala aspek, termasuk pertahanan keamanan. Proses perumusan kebijakan juga telah memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategi, karena keberadaan Ibukota Negara akan menjadi Center of Gravity baru dalam kerangka pertahanan, baik nasional, regional-kawasan, maupun internasional.
Perencanaan pembangunan wilayah Ibukota Negara meliputi tiga klaster besar, yaitu Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Ibukota Negara (KIKN) dan Kawasan Pendukung Ibukota Negara (KPIKN). Dari proses pemindahan Ibukota Negara ini akan membentuk suatu ekosistem tiga kota, yaitu Ibukota Negara itu sendiri, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Penyiapan Aspek pertahanan dan keamanan direncanakan secara matang dengan meliputi mandala darat, laut dan udara, serta memperhatikan bidang siber sebagai medan baru dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam hal kemantapan aspek pertahanan dan keamanan, maka perlu mematangkan doktrin pertahanan, sebelum pemenuhan alutsista dilakukan.
Hal ini bertujuan untuk membentuk pola kerja yang matang dan komprehensif pada bidang tersebut. Kawasan Ibukota Negara secara teknis penataan ruang akan memperhatikan prinsip kota hutan (forest city) yang memperhatikan keselarasan dengan alam, kota penyerap (sponge city) yang memperhatikan aspek pengelolaan kebencanaan
Pada sesi kedua Webinnar KKDN ini pemaparan oleh Kabinda Kaltim Kolonel Inf Mat Jayus, S.Sos., menjelaskan tentang Kemitraan Kantor Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemda, TNI, dan Polri dalam menghadapi Ancaman Nir-militer (Bidang Sosial Budaya), melalui pemaparannya dijelaskan Kota Samarinda merupakan kota dengan kondisi sosial budaya yang beragam, dengan mayoritas penduduk dari suku Jawa (36.70%) dan beragama Islam (91,36%).
Potensi kerawanan terkait dengan sosial budaya didominasi dengan permasalahan perebutan lahan, konflik sosial yang terjadi di antara organisasi masyarakat (ormas), dan penolakan rumah ibadah. Selain itu, juga terdapat penolakan pembangunan IKN oleh kelompok aktivis di Kota Samarinda oleh beberapa kelompok masyarakat, penolakan tersebut potensi kerawanannya tidak terlalu signifikan.
Terkait dengan permasalahan COVID-19, saat ini Kota Samarinda masuk dalam zona merah, namun fasilitas dan penanganan COVID-19 masih dapat dikatakan terkendali. Isu lainnya yang menjadi permasalahan menonjol di Kota Samarinda meliputi isu SARA, permasalahan primordialisme dari penduduk asli, isu eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), dan permasalahan isu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara penduduk asli dan pendatang.
Dalam menghadapi potensi permasalahan yang terjadi, Binda Kalimantan Timur melakukan modernisasi peralatan intelijen, pemetaan informasi terkait potensi ATHG di IKN, melaksanakan patroli siber, memaksimalkan agen dan jaring intelijen, serta meningkatkan koordinasi dengan unsur Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, dan jajaran Komite Intelijen Daerah.
Pemaparan sesi ketiga Pemapar Dosen Peperangan Asimetris FSP Unhan RI Brigjen TNI Dr. Pujo Widodo, S.E., S.H., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han), melalui pemaparannya diuraikan tentang Prespektif akademisi pemindahan IKN dari Aspek Pertahanan Keamanan dan Sosial Budaya.
Melalui pemaparannya diuraikan Rencana pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) secara ideal telah tertuang dalam teks, Undang-Undang dan Visi Misi dari Negara Indonesia. Meskipun dalam dalam realitanya masih mengalami banyak kendala dalam praktek, implementasi, pelaksanaan, fakta-fakta lapangan, fenomena ipoleksosbudhankam dan beberapa kondisi saat ini yang masih belum sesuai dengan idealitas yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia.
Tujuan utama pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah untuk terpenuhinya kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam proyeksi jangka panjang, Jakarta sudah tidak lagi ideal untuk dijadikan Center of Gravity karena banyaknya permasalahan yang terjadi terutama landmark Jakarta yang sudah tidak stabil dan diperkirakan akan tenggelam jika Indonesia terus menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya pusat bisnis dan pemerintahan.
Pemindahan Ibu Kota Negara tentunya akan menghadapi banyak Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan dan membutuhkan waktu yang lama tidak hanya dalam jangka satu atau dua tahun ke depan dan diperkirakan perlu waktu belasan tahun untuk mewujudkan center of gravity yang baru. Semua ini membutuhkan dukungan dan kerja keras dari pemerintah dan juga masyarakat untuk mewujudkan optimalisasi Ibu Kota Negara baru.
Kegiatan Webinar KKDN ini diikuti oleh seluruh civitas akademika FSP, Dosen dan Staf Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI.
Mengetahui : Kabag Humas Unhan RI
