Bogor – Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) hari ketiga dengan tema “Diplomasi Perbatasan Indonesia-Malaysia: Dampak yang Memungkinkan pada Pertahanan Strategis Ibu Kota Baru Indonesia”, dipimpin oleh Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Mayor Jenderal TNI Dr. Priyanto, S.I.P., M.Si (Han) melalui daring zoom meeting. Rabu, (16/02).
KKDN DP FSP Unhan RI hari ketiga dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama menghadirkan narasumber dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II Kol. Laut (P) Gede Dewa Oka Susila, S.E membahas topik “Rencana Pemindahan Ibukota dari Perspektif Sistem Pertahanan”. Sementara untuk sesi kedua menghadirkan narasumber dari PPN/Bappenas Rangga Jantan Wargadalam, S.Si., M.T memaparkan topik “Sistem Pertahanan dan Keamanan Serta Strategi di IKN”.
Narasumber pertama dalam paparannya mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara yang baru harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti memiliki zona penyangga, memiliki aset transportasi dan komunikasi yang baik, posisi strategis, ketersediaan lahan, demografi, aman dari bencana alam dan pemindahan pusat pertahanan yang dinilai akan aspek yang juga penting. Dari perspektif pertahanan, narasumber menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota juga berarti membentuk gelar kekuatan baru dari dimensi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Meski keputusan masih dalam pertimbangan, narasumber menambahkan bahwa lokasi pusat pertahanan tidak lebih dari 30 KM dari pusat Ibu Kota dengan akses yang baik untuk menjamin keamanan Ibu Kota Negara yang baru.
Masih diperlukan banyak upaya untuk menaikkan kekuatan yang harus dilakukan oleh TNI mengingat kurangnya infrastruktur pertahanan yang memadai di Kalimantan Timur. Narasumber menyarankan bahwa TNI Angkatan Darat (AD) akan membentuk komando militer dan menunjuk staf khusus untuk wilayah ibukota negara baru, sedangkan TNI Angkatan Laut (AL) harus membentuk unit di tingkat pasukan laut dan pangkalan armada yang didukung oleh setidaknya 1 Lantamal dan stafnya. Serta TNI Angkatan Udara (AU) harus membuat unit skuadron serta pangkalan khusus yang berfokus pada keamanan udara. Dengan harapan ke depannya wilayah Kalimantan benar-benar dapat dilindungi oleh hanya satu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, yaitu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (KOGABWILHAN II) sehingga dapat fokus melaksanakan pertahanan dengan kekuatan di wilayah Kalimantan.
Selain itu, pembentukan dasar, tugas, fungsi, cakupan wilayah, unit tertutup dan operasi militer yang telah dilakukan oleh Komando Gabungan Pertahanan Wilayah II.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan tugas melakukan perang, operasi militer dan juga melakukan operasi militer selain perang di daerah tersebut. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II meliputi 6 Kodam, 1 Marinir, 1 Divisi Infanteri, 1 Komando Armada Marinir, dan 1 Komando Operasi TNI Angkatan Udara (AU). Kogabwilhan II juga melakukan 1 operasi darat di perbatasan Indonesia-Malaysia, 6 operasi udara dan 6 operasi laut, 2 di antaranya yaitu Patroli Maritim Trilateral dan Patroli Udara Trilateral, yang merupakan operasi gabungan dengan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Dewa berharap kedua operasi trilateral tersebut dapat lebih sering terjadi karena dapat memperkuat hubungan diplomasi pertahanan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam mengantisipasi ancaman terhadap keamanan yang ada.
Narasumber kedua menjelaskan bahwa perencanaan dan pengembangan ibu kota baru bukanlah pekerjaan yang mudah. Rencana Utama dimulai dengan studi yang melibatkan para ahli pertahanan dan keamanan dan selanjutnya dikoordinasikan dan dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertahanan, Militer, Polisi, Keamanan Siber dan Intelijen. Dengan lokasi geostrategisnya, IKN dihubungkan dengan politik global, dimana proses kerjasama seperti AUKUS, Common Wealth Alliance, kebijakan ekspansi China dapat menyebabkan konflik.
Lokasi IKN dekat dengan perbatasan dan Malaysia – Indonesia memiliki perbatasan darat yang cukup panjang. Lokasinya juga banyak kejahatan trans-nasional, segitiga transit teroris dan termasuk dalam radius jelajah ICBM dan Rudal Hipersonik. Oleh karena itu, dengan mengidentifikasi ancaman yang tepat oleh Negara aktor dan non-negara aktor. Cara dan sarana untuk menghentikan serta menguranginya harus memiliki peran yang sama-sama penting. Kemungkinan ancaman tradisional seperti perang sangatlah kurang, ancaman-ancaman utama lebih berpotensi muncul dari operasi dan operasi non-tempur selain perang. Ada pula ancaman lain seperti serangan CBRN, pengintaian tempur, berbagai macam kejahatan, UCAV dan yang paling penting adalah serangan siber.
Kehadiran kepemimpinan membuat pusat gravitasi IKN menjadi target yang menguntungkan bagi musuh – sehingga persyaratan Pertahanan dan keamanan tidak dapat dilebih-lebihkan. Setiap ancaman terhadap keamanan IKN akan berdampak langsung pada keamanan nasional dan kepentingan nasional.
Jadi, tujuan utama tetap menjadi modal yang aman dan terjamin bagi bangsa melalui rencana utama yang hemat biaya termasuk smart defence dan strategi ganda. Strategi Ganda adalah konsep dengan membangun Pertahanan yang kuat melalui peningkatan Kapasitas Militer dan kemudian menggunakannya sebagai alat Diplomasi untuk keamanan dan stabilitas. Untuk mengejar tujuan arsitektur sistem pertahanan dan keamanan IKN direncanakan untuk mengawasi masyarakat secara internal. Hal ini didasarkan pada konsep smart defence dengan layanan berbasis teknologi modern dan pengawasan digital. Mereka telah merencanakan untuk menghubungkan layanan dari seluruh negeri melalui IKN menggunakan teknologi online berdasarkan pelajaran yang diambil dari Pandemi Covid-19
Ketergantungan pada teknologi dikaitkan dengan ancaman keamanan siber. Oleh karena hal itu, pusat operasi smart defence juga direncanakan. Hal ini akan memastikan bahwa IKN tidak hanya akan aman dari ancaman udara, laut dan darat, tetapi juga termasuk keamanan siber dan akhirnya dikembangkan menjadi pusat komando yang cerdas dan aman.
Pergeseran ibu kota ke IKN akan dilakukan secara bertahap, di mana pada tahap pertama akan selesai pada tahun 2024, dengan fokus utamanya adalah pada pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kantor Pemerintah, polisi, keamanan dan dukungan logistik. Fokus utama akan tetap pada pengembangan layanan seperti agen dinas rahasia dan keamanan siber. Hanya 6.000 orang yang direncanakan untuk pindah pada tahap pertama.
KKDN Prodi DP FSP Unhan RI diikuti oleh mahasiswa Pascasarjana dari Program Studi Diplomasi Pertahanan, Sekretaris Program Studi dan para Dosen FSP Unhan RI.
Mengetahui: Kabag Humas Unhan RI.
