Bogor – Mahasiswa Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) melaksanakan Kuliah Kerja Luar Negeri (KKLN) dengan tema “Management of National Resources for Defense and Security”. Dipimpin oleh Dekan FMP Unhan RI Laksda TNI Dr. Kasih Prihantoro, S.E., M.M., M.Tr.(Han), melalui daring zoom meeting. Senin, (21/6).
Kuliah Kerja Luar Negeri bertujuan untuk memperluas wawasan dan keilmuan mahasiswa di bidang manajemen, energi dan pertahanan serta pengaplikasian kebijakan. KKLN ini menjadi ajang diskusi yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan atas masalah-masalah kontemporer yang saat ini di hadapi Indonesia khususnya dalam bidang manajemen dan pertahanan.
KKLN FMP Unhan RI menghadirkan narasumber diantaranya Prof. Ruhanas Harun Dosen Universitas Pertahanan Nasional Malaysia dan Dr. Norhazlina Fairuz Musa Kutty Dosen Universitas Pertahanan Nasional Malaysia dengan moderator Kolonel. Arm. Dr. Guntur Eko Saputro., S.IP., M.M., CIQnR Dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
KKLN FMP Unhan RI dibuka dengan sambutan dari Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa kerja sama antara Universitas Pertahanan Nasional Malaysia dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia diharapkan dapat mengembangkan implementasi ilmu sains dan pertahanan. Di era pandemi Covid-19 ini kita sedang berjuang untuk melawan pendemi ini. Perlu adanya manajemen dan strategi dalam untuk memperkuat pertahanan pada sektor sumber daya nasional dalam pertahanan dan keamanan. Selanjutnya sambutan oleh Dekan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan UPNM Lt. Kol. Prof. Madya Ariffin Bin Ismail mengatakan bahwa kerja sama ini harus dipertahankan hingga ke depan supaya dapat membangun kerja sama yang baik.
Prof. Ruhanas Harun (Dosen Universitas Pertahanan Nasional Malaysia) menjelaskan tentang Kebijakan Pertahanan Malaysia Konsep dan Latihan. Kebijakan pertahanan Malaysia telah dibentuk dan berkembang sesuai dengan faktor internal dan eksternal. Pertahanan merupakan komponen strategis bangsa kebijakan untuk menjamin keamanan dan kelangsungan hidup nasional, dengan angkatan bersenjata sebagai badan utama untuk pertahanan. Sejak tahun 1990-an, Malaysia telah melakukan modernisasi angkatan bersenjata untuk mengatasi peningkatan keamanan ancaman, yang dapat dikategorikan sebagai NTS. Kebijakan pertahanan Malaysia telah mengarah pada perkembangan konsep dan pemikiran tentang cara terbaik untuk mencapainya tujuan untuk melindungi kedaulatan, teritorial integritas, persatuan nasional dan nilai-nilai lain dari bangsa.
Keamanan eksternal (regional dan internasional) dan internal yang membentuk kebijakan pertahanan Malaysia. Perang Dingin memberikan dorongan untuk pertumbuhan kekuatan pertahanan Malaysia dan fokusnya yang luar biasa pada pertahanan darat. Pemberontakan 1948 – 1989: perang melawan Partai Komunis Malaya (PKM) yang didominasi Cina, didukung oleh Beijing pada waktu itu, pemberontakan mungkin merupakan faktor tunggal terpenting dalam membentuk orientasi keamanan dan pertahanan Malaysia selama periode Perang Dingin. Dengan tidak adanya agresi eksternal terhadap negara, pertahanan Malaysia mau tidak mau harus beradaptasi dengan situasi damai menjadikan pertahanan lebih komprehensif, inklusif dan tidak hanya terbatas pada Angkatan Bersenjata. Pertahanan ke keamanan dimulai pada tahun 1970-an, Pertahanan Menyeluruh-Pertahanan Total pada tahun 1980-an, hingga keamanan komprehensif saat ini. Pada 1970-an, Malaysia bergeser dari “pertahanan ke keamanan” untuk melindungi kedaulatan, integritas teritorial, perdamaian dan stabilitas internal. Ini tidak berarti meninggalkan “pertahanan” tetapi dikonsep ulang untuk fokus pada sarana keamanan dari pada sarana pertahanan yang adil untuk mencapai tujuan esensial yang sama. Kemudian melahirkan konsep atau gagasan pertahanan total (HANRUH) dan keamanan menyeluruh, yang dihasilkan selanjutnya, dengan penguatan, perluasan, modernisasi Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM).
Sampai saat ini, Angkatan Darat Malaysia dianggap sebagai “tulang punggung” pertahanan nasional – merupakan jumlah yang cukup besar, (80.000 dari 100.000) dimulai dengan Resimen Kerajaan Melayu (Regimen Askar Melayu Diraja-RAMD). Pada tahun 1938, kemudian batalyon pada tahun 1941, mempertahankan signifikansi & pengaruh historis hingga hari ini tahap ekspansi berikutnya untuk mengatasi konfrontasi di Indonesia, ekspansi lanjutan setelah berakhirnya Perang Vietnam dan peristiwa-peristiwa berikutnya di Indocina. Perkembangan geostrategis regional sejak tahun 1990-an berdampak pada perkembangan atau modernisasi ATM lebih lanjut, kali ini berkaitan dengan TLDM (Royal Navy). Ketika ancaman berbasis darat surut, atau dihilangkan dan ancaman maritim meningkat, menyebabkan perubahan prioritas, juga fakta bahwa Malaysia adalah negara maritim, menambah kredibilitas untuk fokus pada angkatan laut untuk melindungi negara. Modernisasi angkatan laut, perluasan kemampuannya pembangunan yang diperlukan untuk mengatasi banyak tantangan keamanan maritim di Selat Melaka, Laut Cina Selatan, daerah sekitar Kalimantan, terutama yang berdekatan dengan P’pines. Di era globalisasi sekarang ini, kekuatan saja tidak menjamin perlindungan atau keamanan, perlu dibarengi dengan pendekatan yang lebih lunak, maka “diplomasi pertahanan”. Malaysia terlibat dalam “diplomasi pertahanan” melalui ASEAN ( ADMM, ADMM Plus), pengaturan keamanan bilateral dengan negara-negara tetangga dan melanjutkan keanggotaan FPDA. Di tingkat global, Malaysia terlibat aktif dalam misi Penjaga Perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Kesimpulannya, konsepsi Kebijakan Pertahanan Malaysia dibentuk oleh jenis ancaman yang harus dihadapi bangsa ini sejak kemerdekaan, juga dipengaruhi oleh perubahan keadaan geopolitik regional dan internasional. Kekuatan kekuatan pertahanan Malaysia tergantung dari berbagai kebutuhan dan kebutuhan, keseimbangan prioritas, sekaligus menyadari bahwa jika Anda ingin menjaga perdamaian, maka Anda juga perlu meningkatkan persiapan perang.
Materi selanjutnya dipaparkan oleh Dr. Norhazlina Fairuz Musa Kutty (Dosen Universitas Pertahanan Nasional Malaysia) memaparkan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peringatan Banjir: Dampak pada Ketahanan Air di Malaysia.
Menurut Departemen Lingkungan Malaysia (DOE), banyak sungai yang mengalami penurunan kualitas, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan masyarakat, ekonomi bangsa, dan lingkungan. Penyebab utama pencemaran sungai sering dikaitkan dengan sikap dan kurangnya kesadaran masyarakat. Pemodelan kualitas air adalah dasar dari proyek pengendalian pencemaran air. Ini memprediksi kecenderungan kualitas air varietas sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan air saat ini, transfer, dan aturan transformasi polutan di DAS. Selain itu, beberapa model kualitas air, seperti model deterministik dan stokastik, telah dikembangkan untuk mengelola praktik terbaik untuk konservasi air.
Studi menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan dalam akurasi dan keandalan pengelolaan sumber daya air dengan menggunakan pemodelan JST untuk memprediksi laju aliran sungai. Hal ini juga menunjukkan JST sebagai pendekatan cepat dan mudah beradaptasi yang cocok untuk pemodelan debit sungai yang tidak memerlukan informasi geografis rinci dari daerah tangkapan air. Daya tariknya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sehingga tidak ketinggalan zaman seperti model hidrologi konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debit sungai merupakan parameter yang lebih baik digunakan untuk sistem peringatan dini banjir karena lebih sensitif terhadap curah hujan dibandingkan dengan tinggi muka sungai yang digunakan dalam sistem peringatan banjir konvensional.
Keamanan Air di Malaysia adalah masalah nasional. Industri jasa air Malaysia menghadapi masalah yang perlu segera ditangani agar dapat bertahan dan berkelanjutan. Diantaranya adalah sektor pelayanan air yang terdesentralisasi, struktur tata kelola yang tidak efektif, tarif yang tidak berkelanjutan, investasi besar yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur penyediaan air dan saluran pembuangan, operasi yang tidak efisien oleh operator dan kerugian non-revenue water (NRW) yang tinggi. Di Malaysia, pendekatan “Sektor” yang tertanam dalam sistem pengelolaan air saat ini dan transformasinya menuju “Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu” (IWRM), masih dalam keadaan inersia. Di Malaysia, WDM for a Maju Nation sejalan dengan Government Transformation Plan (GTP) yang diluncurkan pada Januari 2010. Gagasannya adalah untuk mempercepat langkah menuju Visi negara 2020, menjadi Bangsa yang Sepenuhnya Maju. Kunci penting dari GTP ini adalah untuk meningkatkan tingkat layanan, pengiriman (Orang pertama) dan peningkatan produktivitas (Kinerja sekarang). Dalam strategi ini juga bertujuan agar masyarakat menjadi masyarakat yang ilmiah dan progresif, berkontribusi pada peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.
Keamanan nasional di sini juga mencakup keamanan manusia dengan penekanan yang mendalam pada keberlanjutan manusia. Definisi keamanan itu sendiri tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan ancaman. Dengan kata lain, ancaman akan menentukan arah keamanan suatu negara. Isu gangguan penyediaan air yang diakibatkan oleh pencemaran pada sumber air merupakan ancaman bagi kelangsungan kehidupan yang mengganggu dan menyebabkan aktivitas sehari-hari seluruh lapisan masyarakat yang mengganggu keberlanjutan sosial ekonomi. Sebagai contoh pada tahun milenium 2020 saja telah terjadi lebih dari 12 insiden gangguan pasokan air dan sebagian besar insiden tersebut disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap penimbunan limbah beracun yang belum diolah oleh pabrik dan industri ke sungai yang mengalirkan air ke fasilitas pengolahan air. Oleh karena itu, keamanan air harus dianggap sebagai ancaman keamanan. Terutama ancaman terhadap masyarakat dan masyarakat yang mengancam kelangsungan hidup sosial ekonomi masyarakat setempat. Aspek yang relevan dari keselamatan manusia dipertaruhkan ketika membahas tentang keamanan air. Di sini keamanan individu, keamanan komunal dan keamanan lingkungan alam. Kesimpulannya adalah meskipun beberapa penelitian telah dilakukan di Malaysia tentang prediksi banjir, sistem yang telah diterapkan terbukti tidak efektif dalam menyediakan waktu tunggu yang cukup selama banjir. Tindakan yang sering dilakukan dalam pengelolaan waduk atau bendungan juga tidak terkoordinasi dan keputusan dibuat berdasarkan pengalaman dari pada berdasarkan sistem. Pemodelan sungai berdasarkan teknik JST yang dapat digunakan untuk memprediksi banjir dan juga dalam prediksi debit air yang masuk ke waduk yang dapat digunakan untuk mengelola sumber daya air. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyediaan infrastruktur yang baik untuk menjamin kelangsungan pasokan air adalah penting, tetapi kesadaran masyarakat lebih penting dimana jika masyarakat tidak memiliki kesadaran sipil maka kerawanan air akan menjadi ancaman utama bagi keamanan manusia.
Mengetahui: Kabag Humas Unhan RI.
