Jakarta – Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., hadir mendampingi Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan RI) Marsekal Madya TNI (Purn.) Doni Ermawan T., M.D.S., yang mewakili Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A., dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (1/9).
Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto, beragenda utama pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Tahun Anggaran 2026. Kehadiran Wamenhan menegaskan komitmen Kemhan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, sekaligus kesinambungan program pembangunan pertahanan nasional.
Dalam penjelasannya, Wamenhan RI menekankan bahwa program pertahanan untuk tahun 2026 dirancang tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga untuk menopang stabilitas ekonomi nasional. Konsep yang digunakan adalah “Defense Supporting Economy”, yaitu pembangunan sistem pertahanan yang memiliki efek ganda. Dengan demikian, arah kebijakan pertahanan diharapkan mampu memperkuat ketahanan negara sekaligus mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat.
Selain Rektor Unhan RI, rapat ini juga dihadiri Wakil Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, Sekjen Kemhan, dan Irjen Kemhan. Kehadiran Rektor Unhan RI dalam Forum ini menegaskan peran penting pendidikan tinggi pertahanan dalam mendukung perumusan kebijakan nasional di bidang pertahanan.
(Humas Unhan RI).
Peliput : Agus/Irfan/Dwiki.
Reporter: Agus
Editor: M. Taher
