Bogor – Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) menggelar Konferensi Nasional Sistem Perta hanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad Ke- 21, Sidang Pleno ke 6 hari keempat membahas tentang “Gatra Ekonomi dan Sosial Budaya”, bertempat di Aula Merah Putih Kampus Unhan RI, Kawasan IPSC Sentul-Jawa Barat. Kamis, (17/6).
Sidang Pleno ke 6 hari keempat Konferensi Nasional Sishankamrata dibuka oleh Ketua Konferensi Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian.,S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU.
Setelah pembukaan rangkaian acara dilanjutkan dengan Sidang Pleno ke 6 menghadirkan peserta delegasi dari Kemen ATR, Kemenaker, Kemenpora, Kemendes, BNN Karoum, Kemen PPA, BPS, Kemenhub, BNPB Kapusdiklat, Kemen LHK, Kementan, Kemenkes, Kemenkumham, FKMPS, Dirjenpothan, Aster Panglima TNI, Aster Kasad, Aspotmar AL, Aspodirga AU, UGM.
Dalam mengatasi krisis pada dimensi Sosial-Budaya dan Teknologi, beberapa Kementerian mengakomodasi upaya-upaya minimalisir resiko dengan memaksimalkan Sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih diusahakan. Hal demikian dilakukan dengan cara percepatan taraf Pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, peningkatan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan, peningkatan derajat Kesehatan dan kualitas hidup rakyat, reformasi ketenaga kerjaan, pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan cara peningkatan investasi dan daya saing ekonomi.
Upaya percepatan industri dan pariwisata juga masih dilakukan bersamaan dengan pembangunan ekonomi di tengah-tengah pandemi. Disamping itu, Kementerian dan Lembaga juga berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Good Governance untuk upaya Tata Kelola pemerintahan dengan cara demokrasi substantif, reformasi, kelembagaan dan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Mekanisme yang paling ideal dalam mengantisipasi maupun mengatasi ancaman yang ada ialah sebagaimana yang diterapkan BNPB dengan kolaborasi pentahelix. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam praktiknya, BNPB dianggap sebagai institusi paling ideal dalam penerapan mekanisme penanggulangan krisis atau ancaman.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa tidak ada badan atau lembaga khusus yang langsung menangani semua ancaman secara komprehensif dan terintegrasi. Hal demikian membuat kekosongan komando dalam upaya penanganan ancaman secara responsif dan akurat pada waktu ancaman berlangsung, yang artinya upaya yang dilakukan kebanyakan masih bersifat preventif. Dalam keadaan tertentu, diperlukan dua atau lebih menteri untuk memimpin bersama sebagai respon Pemerintah terhadap (dan/atau pemulihan dari) krisis atau ancaman yang dihadapkan kepada publik, yang mana hal tersebut tergantung pada dampak krisis, dan bagaimana pengaruh ini selaras dengan tanggung jawab portofolio masing-masing menteri.
Saat insiden berkembang dan keadaannya jelas, tanggung jawab untuk memimpin tanggapan Pemerintah terhadap (dan/atau pemulihan dari) suatu krisis dapat dialihkan ke Menteri lain yang sesuai. Jika tidak ada pimpinan Menteri yang jelas tentang krisis dalam negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Dalam Negeri adalah menteri utama secara default, didukung oleh menteri yang bertanggung jawab atas manajemen darurat. Tergantung pada sifat dan skala krisis, Presiden dapat memutuskan untuk memimpin beberapa atau semua elemen respon (dan/atau pemulihan) Pemerintah.
Ketika ini terjadi, Istana akan memberi tahu para Menteri elemen mana yang akan dipimpin oleh Presiden dan elemen mana yang akan terus dipimpin oleh Menteri portofolio terkait. Tetapi pada kondisi faktual, Kementerian-kementerian yang ditugaskan masih butuh Komando dari Presiden, dengan adanya keputusan politik sebagai dasar hukum yang kuat, mengingat landasan hukum secara operasional antar Kementerian masih tumpang tindih.
Kemampuan K/L dari setiap K/L ini harus diwujudkan dalam kemampuan hankamrata aspek nirmiliter dengan penguatan Badan atau Lembaga (B/L) yang sudah ada dan atau membentuk B/L baru yang memiliki legalitas sebagai wadah koordinasi yang berwenang merumuskan kebijakan strategis antar K/L (Interagency Strategy) sebagai upaya menghadapi ancaman nonmiliter, yang memiliki kewenangan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan interagency, untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi.
Konferensi Nasional Sishankamrata selama lima hari dari tanggal 14-18 Juni 2021 diikuti oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga, Mabes TNI dan Angkatan serta Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS).
Mengetahui : Kabag Humas Unhan RI.
