Jakarta – Seminar Nasional bertema “Water Governance Towards Global Cities” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Keamanan Maritim dan Ketahanan Air (Center for Maritime and Water Security Studies/CMWSS) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) yang diketuai oleh Laksda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU. menghadirkan tiga sesi diskusi mendalam dengan narasumber dari institusi pemerintah, akademisi, dan organisasi strategis. Diskusi ini membahas tantangan tata kelola air perkotaan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan air nasional. Kegiatan seminar ini berlangsung di Ruang Flores, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Selasa (30/9)
Kegiatan seminar ini diawali dengan Sesi pertama bertajuk Strengthening Water Governance for Urban Resilience menghadirkan Wakil Menteri PUPR RI, Ir. Diana Kusumastuti, M.T., dan pakar infrastruktur wilayah dan kota ITB, Prof. Dr. Miming Miharja, S.T., M.Sc.Eng. Materi yang disampaikan menyoroti urgensi swasembada air sebagai bagian dari Food-Energy-Water Nexus, kebutuhan investasi besar sektor air minum hingga Rp236,35 triliun, serta pentingnya pembentukan Badan Regulator Air Minum. Selain itu, ditekankan pula integrasi tata ruang dengan tata kelola air serta penerapan infrastruktur hijau untuk memperkuat ketahanan kota.
Sesi kedua bertajuk Sustainable Water Resources Management for Global Cities menghadirkan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Drs. H. Khoirudin, M.Si., dan akademisi IPB University/SEAFAST Center, Prof. Ratih Dewanti-Hariyadi, Ph.D. Diskusi menyoroti tantangan Jakarta sebagai kota global dengan cakupan layanan air perpipaan 74,24%, tingkat kehilangan air (NRW) 45,88%, serta ketergantungan 92% pada sumber air baku eksternal. Dari sisi kesehatan publik, dipaparkan bahwa hanya 11,9% rumah tangga Indonesia memiliki akses air minum aman, sementara risiko kontaminasi biologis dan kimia masih tinggi.
Sesi ketiga bertajuk Institutional Transformation and Modern Governance of Urban Water Utilities menghadirkan Ketua CMWSS Unhan RI, Laksda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU., Ketua Indonesia Water Institute (IWI), Prof. Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc., serta Executive Director PERPAMSI, Dr. Subekti. Diskusi menekankan pentingnya membedakan antara water awareness dan water security, sekaligus menyoroti defisit pasokan, pencemaran sungai, serta penurunan muka tanah di Jakarta. Para narasumber menegaskan perlunya transformasi kelembagaan, corporate governance, penyusunan Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi, serta roadmap realistis penurunan NRW.
Usai seminar, Gubernur DKI Jakarta, didampingi Rektor Unhan RI dan Dekan Fakultas Keamanan Nasional (FKN) Unhan RI menyampaikan kepada media bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih di Jakarta akan ditempuh melalui pendekatan multi-sumber dan multi-level governance. Ia menegaskan target cakupan 100% air bersih pada tahun 2029 dengan mengandalkan pengembangan Waduk Karian, pemanfaatan Waduk Jatiluhur, serta optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jakarta. Di samping itu, pemerintah provinsi juga mengantisipasi perubahan iklim dengan strategi resiliensi perkotaan, termasuk pengoperasian lebih dari 600 pompa portable, peningkatan kapasitas drainase kota, serta pengerahan pasukan pelangi dalam menjaga kebersihan saluran air. Pendekatan ini diposisikan tidak hanya sebagai pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen menjaga stabilitas sosial-ekonomi kota global.
Sementara itu, Ketua CMWSS Unhan RI, Laksda TNI Dr. Abdul Rivai Ras, dalam wawancara akademis menegaskan bahwa paradigma water security harus ditempatkan dalam kerangka pertahanan non-militer. Menurutnya, keberlimpahan sumber daya air Indonesia belum sebanding dengan kualitas dan ketahanan aksesnya, yang masih tertinggal di tingkat ASEAN.
Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang konsisten, kebijakan berbasis bukti, serta tata kelola kolaboratif pentahelix (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media). Ketua CMWSS Unhan RI, Laksda TNI Dr. Abdul Rivai Ras, menekankan bahwa air adalah public good yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan, kesehatan publik, dan stabilitas negara.
Dari hasil seminar ini diperoleh beberapa Rekomendasi Utama yaitu:
1. Penyusunan Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi sebagai payung hukum nasional.
2. Pembentukan Badan Regulator Air Minum independen.
3. Modernisasi jaringan distribusi dan roadmap penurunan NRW.
4. Diversifikasi sumber pasokan air melalui desalinasi, reuse air limbah, dan konservasi DAS.
5. Integrasi infrastruktur hijau dengan infrastruktur konvensional.
6. Penguatan kemitraan publik–swasta (PPP) yang transparan.
7. Kampanye literasi air untuk memperkuat kesadaran publik.
Seminar Nasional “Water Governance Towards Global Cities” menegaskan bahwa tata kelola air perkotaan adalah agenda strategis lintas-sektor yang tidak hanya berorientasi teknis, tetapi juga menyangkut regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.
Melalui tiga sesi diskusi mendalam dan wawancara bersama media, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi komprehensif yang diharapkan menjadi rujukan kebijakan dalam mewujudkan kota-kota Indonesia yang tangguh, berdaya saing global, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat strategi pertahanan non-militer Indonesia.
Seluruh rangkaian kegiatan seminar ini diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan sertifikat penghargaan, yang diserahkan langsung oleh Kepala Pusat Studi Keamanan Maritim dan Ketahanan Air (Center for Maritime and Water Security Studies/CMWSS) Unhan RI , Laksda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU. Kepada para masing-masing pembicara
(Humas Unhan RI).
Peliput: Agus/Irfan/Dwiki
Reporter: Agus
Editor: M.Taher
