Jakarta – Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D., diwakili oleh Dekan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Unhan RI, Mayor Jenderal TNI Dr. Priyanto, S.I.P., M.Si (Han)., secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Unhan RI dan Indo-pasific Strategic Inteligence (IPSI) dengan tema “Kerentanan Kawasan Indo-pasifik, Kesiapan Indonesia”. Pembukaan FGD ini bertempat di Ruang Rapat lantai 8 Kampus Pascasarjana Unhan RI, Jl.Salemba Raya, No.14, 
Kegiatan FGD ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Dekan Fakultas Logistik Militer (FLM) Unhan RI, Laksda TNI Dr. Ir. Agus Adriyanto, S.T., M.M., CIQnR., CIQaR., IPU., ASEAN Eng., Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D., Guru Besar Hubungan Internasional Unhan RI, Aisha R. Kusumasomantri, M.SC., Executive Management IPSI., dan moderator Dr. Muhammad Hadianto, Founder IPSI.
Rektor Unhan RI melalui sambutannya yang dibacakan oleh Dekan FSP Unhan RI, menjelaskan melalui tema FGD “Kerentanan Kawasan Indo-Pasifik, Kesiapan Indonesia” sangat krusial sejalan dengan peran kunci Indo-Pasifik dalam geopolitik global. Indonesia, sebagai negara tengah, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas dan keamanan. FGD fokus pada mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan serta kesiapan Indonesia menghadapi risiko keamanan di Indo-Pasifik, termasuk isu pengungsi Rohingya, 
keamanan Papua, ketegangan AS-RRT, dan teknologi pertahanan 5.0. Kolaborasi Unhan RI dan IPSI diharapkan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih baik. Rektor Unhan RI juga berharap kegiatan FGD ini menjadi wadah untuk memberikan rekomendasi konkret guna meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi ancaman di kawasan, serta sebagai langkah awal dalam memperkuat kerjasama lembaga dan meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi dinamika kawasan.
Sementara founder IPSI Dr. Muhammad Hadianto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia lebih responsivitas kebijakan pertahanan dan luar negeri terhadap gejolak di Kawasan Indo Pasifik sebagai indikator kebijakan. Fokus utama pada security hotspot di Semenanjung Korea, potensi ancaman RRC terhadap Taiwan, serta konflik perbatasan yang berdampak pada Indonesia. Di tengah dinamika ini, industri pertahanan Indonesia dianggap sebagai langkah terbaik untuk meningkatkan kesiapan menghadapi potensi ancaman di 
Kawasan Indo-Pasifik, yang secara langsung dan tidak langsung dapat berdampak pada keamanan dalam negeri.
Sebagai pemapar pertama Dekan Fakultas Logistik Militer (FLM) Unhan RI, Laksda TNI Dr. Ir. Agus Adriyanto, S.T., M.M., CIQnR., CIQaR., IPU., ASEAN Eng., memaparkan tema Problematika Pengungsi Rohingya di Indonesia. Melalui pemaparannya dijelaskan terdapat tantangan dan peluang dalam menghadapi Pengungsi 
Rohingya, yaitu aspek tantangan meliputi Keterbatasan sumber daya, Kebutuhan akan integrasi sosial, Ketidakpastian status hukum jangka panjang bagi pengungsi. Sementara aspek peluang meliputi memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan pengungsi, meningkatkan kerjasama regional dalam penanganan pengungsi. dari aspek ini Indonesia telah berupaya berikan respons manusiawi terhadap krisis pengungsian Rohingya, mencerminkan komitmen negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas 
internasional serta menyoroti kebutuhan pendekatan lebih terkoordinasi dan berkelanjutan dalam tangani isu pengungsi di kawasan.
Sebagai Pemapar ke 2 Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D., Guru Besar Hubungan Internasional Unhan RI, dalam pemaparannya membahas mengenai keamanan di Papua dan langkah yang harus dilakukan ke depan. Dalam kesempatan ini beliau menjelaskan, dalam menghadapi masalah di Papua perlu adanya pendekatan 
multi-pronged untuk mengatasi keamanan di Papua. Pendekatan tersebut meliputi aspek Security Approach, Pendekatan keamanan yang melibatkan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua. Aspek Legal and Human Rights Approach yaitu Pendekatan hukum dan hak asasi manusia yang menjamin hak-hak masyarakat Papua dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di Papua. Aspek Economic Approach, Pendekatan ekonomi yang memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Papua 
dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan aspek Political Approach yaitu Pendekatan politik yang memperkuat otonomi daerah Papua dan memperjuangkan hak-hak politik masyarakat Papua.
Sementara pemapar ke 3 dan 4, Aisha R. Kusumasomantri, M.SC., Executive Management IPSI., menjelaskan tentang Pembahasan tentang Ketegangan antara AS dan RRT. Sementara pada pembahasan tentang Peperangan Generasi 5.0 dan Teknologi Industri 
Pertahanan 5.0. Aisha R. Kusumasomantri, M.SC., menjelaskan Pascaperang Dingin, dinamika keamanan mengalami perubahan dengan melibatkan aktor baru dan transformasi isu-isu seperti ranah siber dan food security menjadi fokus keamanan melalui proses sekuritisasi. Lima isu utama, termasuk kompetisi strategi, konflik luar atmosfer bumi, perang hibrida, perang generasi ke-4 dengan aktor non-negara, dan persaingan teknologi mikro-nano, menjadi sorotan utama. Sekuritisasi diperkuat oleh revolusi teknologi pertahanan dan cyber warfare. Modernisasi alutsista menghadapi tantangan, termasuk underbalancing dan perluasan sistem komando, sementara koordinasi antara akademisi dan implementasi kebijakan menjadi esensial dalam menghadapi kompleksitas keamanan saat ini.
Pada kegiatan FGD ini juga dilaksanakan sesi tanya-jawab antara peserta dan narasumber yang dipandu langsung oleh moderator Dr. Muhammad Hadianto.
Focus Group Discussion Unhan RI dan IPSI, dihadiri langsung oleh Pejabat Eselon I, II, III, Dosen serta Mahasiswa Program Magister FSP Unhan RI serta Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Unhan RI.
Kegiatan FGD ini diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan Rektor Unhan RI yang diberikan oleh Dekan FSP Unhan RI kepada seluruh pemapar dan moderator, dan diakhiri dengan sesi foto bersama.
(Humas Unhan RI).
